Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyampaikan dukungannya terhadap perluasan akses pendidikan dan kolaborasi riset antara lembaga legislatif dengan dunia akademik. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi dari mahasiswa dan dosen Magister Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2025).

Aspirasi yang dibahas mencakup keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi, khususnya pada jenjang S2, serta perlunya transformasi program pemberdayaan sosial yang lebih menyentuh masyarakat secara langsung.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa UIN menyampaikan harapan agar peluang beasiswa, seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dapat diperluas agar menjangkau lebih banyak mahasiswa magister, khususnya dari kampus berbasis keagamaan seperti UIN yang selama ini berada di bawah Kementerian Agama.

“Kami berharap ada celah yang bisa dimanfaatkan agar mahasiswa Magister Ilmu Politik, terutama dari kalangan kurang mampu, bisa mendapat dukungan beasiswa yang layak,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Fikri merespons aspirasi tersebut dengan menyatakan pentingnya reformulasi kebijakan agar akses pendidikan benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi. Ia juga menyoroti tantangan koordinasi antar kementerian yang selama ini membuat kampus di bawah Kementerian Agama, seperti UIN, mengalami keterbatasan akses terhadap program beasiswa nasional yang dikelola Kementerian Keuangan maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

“Saya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik dan parlemen dalam bidang riset, penulisan buku, dan publikasi ilmiah, terutama dalam isu-isu politik dan kebijakan publik,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Menutup pertemuan, Fikri mengapresiasi semangat mahasiswa FISIP UIN dan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan akses pendidikan yang adil dan merata. (rdn)